Inilah Sosialisasi Kebijakan Ujian Nasional (UN) Tahun 2020

Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Kebijakan Ujian Nasional
Kebijakan UN 2020 tidak jauh berbeda dengan UN 2019. Perbedaan utama pada Jadwal dan Proyeksi Peserta UN.

Eksistensi Ujian Nasional

1. Tidak digunakan untuk menentukan kelulusan
2. Tidak digunakan untuk seleksi masuk perguruan tinggi
3. Dengan adanya kebijakan Zonasi, nilai UN tidak begitu diperhitungkan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, kecuali melalui jalur prestasi
4. Sebagai alat evaluasi pendidikan, hasil UN belum secara efektif ditindaklanjuti oleh pengambilan kebijakan pemerataan mutu oleh sekolah dan terutama oleh Pemerintah Daerah

Wacana Publik Mencari Format Baru UN

1. UN tetap diselenggarakan namun untuk pemetaan mutu pendidikan, sehingga harus dilakukan tiap tahun
2. Evaluasi hasil belajar menjadi bagian tugas profesional pendidik di setiap satuan pendidikan
3. BSNP merumuskan standar kecakapan dasar (misalnya: Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Sains) untuk ukuran keberhasilan belajar anak-anak Indonesia
4. UN untuk mengukur capaian standar kecakapan dasar tersebut
5. UN dikembangkan sedemikian rupa sehingga memiliki wash back effect positif bagi sekolah dalam membangun budaya belajar baru (dan paradigma pembelajaran baru para guru), misalnya mengedepankan penalaran

UN bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan Kerja Sama
Kewajiban Peserta UN menurut POS UN:
“Setiap peserta didik pendidikan dasar dan menengah jalur formal termasuk Satuan Pendidikan Kerja sama, non-formal kesetaraan, dan informal wajib mengikuti UN satu kali untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa dipungut biaya dalam rangka pengukuran capaian standar kompetensi lulusan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.”

UN bagi Peserta Didik SLB dan Program Inklusi

1. Pelaksanaan UN bagi peserta didik SLB dan program inklusi tetap dilaksanakan, namun tidak wajib (pilihan).
2. Moda pelaksanaan UN terutama dengan kertas.
3. Akan dilakukan pendataan berapa jumlah peserta didik pada SLB dan sekolah inklusi yang akan mengikuti UN.

Download Paparan Sosialisasi Kebijakan Ujian Nasional (UN) Tahun 2020

Selengkapnya mengenai Sosialisasi Kebijakan Ujian Nasional (UN) Tahun 2020 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Download File:

Sosialisasi Kebijakan Ujian Nasional (UN) Tahun 2020

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenaiSosialisasi Kebijakan Ujian Nasional (UN) Tahun 2020. Semoga bisa bermanfaat.

Untuk informasi lebih lanjut: http://bsnp-indonesia.org/